 |
| Foto: Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian |
 |
| Foto: Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, SE. MAP. MM. MSi |
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menghadiri Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengawal pembangunan di perbatasan negara.
IDNEWS.CO, JAKARTA -- Dalam acara tersebut, Bupati Joune Ganda menyampaikan pentingnya pengelolaan perbatasan negara yang memadai dan efektif agar dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Bupati Joune Ganda juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola wilayah perbatasan negara.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dibahas tentang berbagai program dan kebijakan dalam pengelolaan perbatasan negara, seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Kegiatan Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi efektif bagi pengelolaan perbatasan negara di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat di wilayah perbatasan serta memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan,"ujar Bupati JG.
Dilansir dari situs BNPT RI, Pelaksanaan Rakordal 2023, dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP, dan Laporan Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.
Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel. perwakilan dari K/L yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan.
 |
| Foto: Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian |
Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dalam pemaparannya meminta segera mengoperasionalkan 5 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru, yang pembangunan fisiknya rampung dibangun.
Perihal ini dijelaskan saat memberikan kata sambutan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).
"Tadi saya sudah sampaikan kepada (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, segera koordinasikan dengan teman-teman yang masuk unsur lintas batas, imigrasi, bea cukai, karantina dan pertanian dan lain-lain, supaya kita operasionalkan saja segera," jelas Menteri Tito.
Kelima PLBN baru yang siap untuk diresmikan adalah PLBN Serasan di Natuna, Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar) ; PLBN Sei Nyamuk di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Selanjutnya PLBN Napan di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT); dan PLBN Yetetkun di Boven Digoel, Papua Selatan.
Menteri Tito menjelaskan, pengopersionalan 5 PLBN yang baru, bisa beriringan sambil menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan secara serentak. Sehingga jumlah total PLBN yang bisa dioperasionalkan menjadi 13 PLBN sampai tahun 2023.
Menteri Tito juga menjelaskan, negara Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang juga memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia. Untuk menjaga perbatasan negara baik di perbatasan laut dan diperbatasan darat dengan batas wilayah ribuan kilometer dibutuhkan sedikitnya 70 PLBN.
"Untuk menjaga seluruh kedaulatan negara, sedikitnya dibutuhkan 70 PLBN," tambah Menteri Tito dalam sesi tanya jawab dengan insan media massa.
Pembangunan PLBN sempat tersendat akibat realokasi dan refocusing anggaran, imbas pandemi Covid-19. BNPP terus berkonsentrasi pada usaha-usaha stategis percepatan pembangunan PLBN sesuai denga target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024, sebanyak 26 PLBN.
Saat ini BNPP telah mengoperasikan 8 PLBN di perbatasan negara. 3 PLBN beroperasi di Kalbar yakni PLBN Entikong, PLBN Badau dan PLBN Aruk. 3 PLBN lainnya beroperasi di NTT, yakni PLBN Motaain, PLBN Motamasin dan PLBN Wini.
Selanjutnya 1 PLBN beroperasi di Papua yakni PLBN Skouw, dan 1 PLBN lainnya berada di Papua Selatan yakni PLBN Sota, "pungkasnya.
Menko Polhukam, Secara Bertahap Wajah Perbatasan Sudah Berubah Menuju ke Arah yang Lebih Baik
 |
| Foto: Menko Polhukam Mahfud MD |
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam sambutannya menilai wajah perbatasan negara secara bertahap berubah menuju ke arah yang lebih baik.
"Beberapa laporan yang saya terima dari Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan dari pengamatan langsung, saya selaku Ketua Pengarah yang bersama Mendagri dan saudara-saudara di BNPP melakukan kunjungan ke beberapa wilayah saya dapat menyimpulkan bahwa secara bertahap wajah perbatasan sudah berubah menuju ke arah yang lebih baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Menko Mahfud pada Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Menko Mahfud, berubahnya wajah perbatasan negara yang dahulu dinilai sebagai beranda belakang menjadi beranda depan yang merepresentatifkan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia, terdapat peran BNPP dan 27 K/L dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan yang menjadi anggotanya.
Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023.
Di penghujung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 perlu dilakukan refocusing atau pencermatan kembali terhadap kegiatan pembangunan K/L di perbatasan, agar target-target pembangunan di perbatasan yang belum terlakasana, berkelanjutan, dan telah ditetapkan nantinya dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing.
Menko Mahfud mengakui bahwa dirinya sangat menaruh perhatian terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah tugas anggota BNPP, untuk itu 27 K/L dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan yang merupakan anggota BNPP diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi untuk memaksimalkan program-program pembangunan perbatasan.
"Sehingga saya berharap seluruh anggota BNPP terus meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya membangun perbatasan di bawah koordinasi Mendagri. Selaku Menko Polhukam, saya dan para Menko lainnya yang berkedudukan sebagai pengarah akan melakukan monitoring dan memantau implementasi program pembangunan dalam Renduk yang dimaksud," sambungnya.
Menko Mahfud berpesan agar percepatan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Renduk dan Renaksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
"Percepatan pembangunan di kawasan perbatasan hendaknya dilakukan sesuai dengan program kerja masing-masing K/L yang telah ditetapkan berdasar Renduk dan Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan," pungkasnya.
Menko Mahfud Minta Bappenas, Kemenkeu, dan DPR RI Dukung Pembangunan Perbatasan Negara
 |
| Foto: Menko Polhukam Mahfud MD |
Adapun pihak yang diminta untuk terus mengawal pembangunan di perbatasan negara adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Bappenas diminta tetap menjaga keberlangsungan program pembangunan nasional di perbatasan agar terus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional ke depan.
"Kedepan nanti kita mulai tahun depan akan menyusun RPJMN 2025-2029, untuk itu Kementerian PPN/Bappenas agar tetap memasukkan isu perbatasan dalam perencanaan nasional," kata Menko Mahfud
Selain peran Bappenas, Menko Mahfud menyampaikan bahwa pembangunan di perbatasan negara juga memerlukan andil Kementerian Keuangan untuk mendukung penganggaran keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyetujuinya.
Rachmat Gobel Akan Kawal Pembangunan Perbatasan Negara di Senayan
 |
| Foto: Rachmat Gobel, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI |
Pada saat yang sama, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel, menegaskan akan ikut mengawal pembangunan perbatasan negara agar dapat terus merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia.
Rachmat mengaku terdapat kebanggaan dan kehormatan di perbatasan negara. Alasan inilah yang membuat Rachmat berkenan mengawal pembangunan daerah perbatasan negara.
"Sebagai pimpinan DPR tentu karna tadi ada kebanggaan ada kehormatan di situ, tentu saya akan terus mengawal pembangunan dari pada di daerah perbatasan ini sendiri," ujarnya di Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol.
Rachmat meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengoordinasikan pengelolaan perbatasan negara bersama 27 Kementerian/Lembaga dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan, dapat menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dibantu.
"Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke saya apa yang harus didukung agar ini jalan di DPR, supaya anggarannya bisa kita perjuangkan, karena ini penting sekali," pungkasnya.
Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari K/L yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan serta perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
(Rinto Rachman)