Paripurna LKPJ Wali Kota Manado Tahun Anggaran 2022, DPRD Beri Catatan Khusus Bagi SKPD Terkait

 

Suasana saat sidang berlangsung, (foto idnews.co)


IDNEWS.CO, MANADO,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado menggelar Sidang Paripurna, tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Manado Tahun Anggaran 2022, Selasa (2/5/2023) Pagi tadi, bertempat di Gedung Dewan Jalan Sario Kecamatan Sario.

Rapat langsung dipimpin Ketua DPRD, Aaltje Dondokambey, M.Kes., APt, bersama dengan Wakil Ketua l, Nortje Henny Van Bone, Wakil Ketua ll, Adrey Laikun serta Sekretaris Dewan, Drs.Heri Saptono.

Para perangkat SKPD hadri saat sidang paripurna, (foto idnews.co)

Selaku pimpinan rapat, Aaltje Dondokambey berharap agar paripurna berjalan sesuai dengan harapan, sembari meminta agar rekomendasi mengenai LKPJ segera terbacakan. Salah satu anggota dewan, Heri Kolondam dari Fraksi PDIP sebagai yang ditunjuk membacakan seluruh usulan maupun catatan penting hasil pembahasan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) masing-masing instansi.

Dari penyampaian setidaknya ada beberapa kajian serta masukan dari seluruh komisi bahkan fraksi menyangkut program kerja, maupun hasil temuan lapangan sejak turlap berlangsung.

Sejumlah anggota legislatif 

Catatan ini nantinya para pejabat Eselon ll bahkan Eselon lll, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang mampu mengimplementasikan terhadap catatan hasil keputusan dari Legislatif.

" Pertama Bidang Pemerintahan terhadap Pimpinan SKPD Kepada Camat se-kota manado, Camat agar lebih maksimal lagi dalam pengelolaan anggaran daerah sehingga perencanaannya terarah. Bahkan realisasi anggaran capaian boleh terwujud sehingga tidak menimbulkan Sisa Lebih Pengguna Anggaran (Silpa)," ucap Kolondam.

Dirinya juga membacakan kembali bahwa, berharap lebih berinovasi dalam mendukung visi dan misi wali kota dalamnya yakni perncanaan anggaran dapat menjawab permasalah masyarakat kota manado.

Penyerahan hasil rekomendasi 

" Begitu juga bidang keuangan dan ekonomi SKP harus memperbaiki sistim koordinasi antar dinas serta lembaga DPRD sendiri. Pencapaian seluruh dinas sudah mencapai 95 persen tentu apresiasi kerja pemerintah sementara bagi program lain belum tercapai agar tercapai di tahun 2023 sekarang, sehingga boleh menyentuh angka 98 persen nantinya," jelas Kolondam.

Lebih jauh lagi Kolondam menyampaikan mewakili seluruh lembaga legislatif memberikan catatn penting bagi pemerintah, dalam hal ini mengenai kegiatan sekarang memang harus menyentuh lapisan masyarakat.

" Mengenai jika ada catatan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan segera laporkan ke Aparat Penegak Hukum. Begitu juga dengan berhubungan perizinan agar memangkas jalur birokrasi instansi teknis, sementara bagi instansi vertikal agar pemerintah membangun kerja sama sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD,red)," ungkapnya.

Sesi foto bersama

Hadir dalam kesempatan kali tersebut, seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda, pihak SKP jajaran pemerintah kota, Camat dan Lurah se kota manado, bahkan Ketua-Ketua Lingkungan, hingga unsur LSM maupun para Partai Politik.

(Yudi Barik/ Advetorial)

Lebih baru Lebih lama