IDNEWS.CO, MINAHASA UTARA -- Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune. J.E Ganda, SE. MAP. M.Si., turut hadir aktif dalam pembahasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Bupati JG, hadir dalam rapat paripurna DPRD Minut untuk memberikan masukan, membahas serta mengevaluasi rancangan Peraturan daerah tersebut, Selasa (13/6/2022).
Dalam rapat tersebut, Bupati Joune Ganda menjadi salah satu pemangku kepentingan yang hadir untuk memastikan kebijakan publik tersebut dapat berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
Berdasarkan tata tertib DPRD Minahasa Utara, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Denny Kamlon Lolong dan didampingi oleh Wakil Ketua Olivia Mantiri, dapat dilaksanakan karena dihadiri lebih dari lima puluh.
Hal ini menunjukan bahwa rapat telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Sebelum Bupati Joune Ganda membacakan pengantar pertanggungjawaban pelaksana APBD Minahasa Utara tahun anggaran 2022. Sekretaris DPRD Minut yaitu Jossi Kawengian menyampaikan laporan mengenai surat-surat yang telah diterima oleh Sekretaris DPRD Minut.
Awalnya dalam pemaparannya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Minahasa Utara tahun anggaran 2022, Bupati JG, menyampaikan rasa sukur karena laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) dengan Menurut Bupati JG, BPK-RI memiliki pandangan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang penting.
Hal ini terkait dengan situasi keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 31 Desember 2022, pelaksanaan anggaran, arus uang tunai, dan perubahan ekuitas untuk tahun tersebut, semua aspek ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Wakil Bupati Kevin William Lotulung menghadiri kegiatan tersebut secara daring.
Bupati JG, menyampaikan sambutannya menurutnya, penghargaan Opini WTP menandakan bahwa Pengelola Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara semakin membaik dari waktu ke waktu.
Namun hal ini tersebut tidak membuat terlena, tetapi justru semakin bersemangat dalam memajukan Masyarakat Minahasa Utara dengan mengelola keuangan dengan baik.
Masyarakat Minahasa Utara sangat dicintai oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan kami akan terus berusaha dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, "pungkas Bupati Joune Ganda.
Berikut pada rapat Paripurna, Bupati Minahasa Utara membacakan poin - poin penting Rangcangan Peraturan Daerah:
PERTAMA : PENDAPATAN DAERAH terealisasi sebesar Rp1.070.226.200.035,56; atau 104,09 Persen dari target yang ditetapkan setelah perubahan APBD sebesar:
Rp1.028.131.017.748,00; yang terdiri dari:
1) REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) sebesar Rp114.247.020.926,56;
2) REALISASI PENDAPATAN TRANSFER SEBESAR Rp955.979.179.109,00;
KEDUA : BELANJA DAERAH terealisasi sebesar Rp1.029.531.015.762,00; atau 93,35 Persen dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp1.102.830.497.836,00;
TERDIRI DARI :
1) REALISASI BELANJA OPERASI, MERUPAKAN PENGELUARAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN SEHARI-HARI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA YANG MEMBERI MANFAAT JANGKA PENDEK SEBESAR Rp698.440.053.552,00;
2) REALISASI BELANJA MODAL, MERUPAKAN PENGELUARAN ANGGARAN UNTUK PEROLEHAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA YANG MEMBERI MANFAAT LEBIH DARI 1 (SATU) PERIODE AKUNTANSI SEBESAR Rp169.602.920.543,00;
3) REALISASI BELANJA TAK TERDUGA, MERUPAKAN PENGELUARAN ANGGARAN ATAS BEBAN APBD UNTUK KEPERLUAN DARURAT TERMASUK KEPERLUAN MENDESAK YANG TIDAK DAPAT DIPREDIKSI SEBELUMNYA SEBESAR Rp879.000.000,00;
REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2022 BERASAL DARI BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN YAITU PEMBERIAN DANA DUKA KEPADA 293 PENERIMA SESUAI SK BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR: 233 TAHUN 2022.
4) REALISASI TRANSFER MERUPAKAN PENGELUARAN UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DAN/ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PEMERINTAH DESA SEBESAR Rp160.609.041.667,00;
TERDIRI DARI :
1. BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (BHPR) SEBESAR Rp6.062.830.670,00; KEPADA 18 DESA UNTUK BHPR TAHUN 2021 DAN KEPADA 125 DESA UNTUK BHPR TAHUN 2022.
2. PEMDA MENGANGGARKAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
APBN PADA APBD UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN SEBESAR Rp94.737.548.600,00;
3. ALOKASI DANA DESA DIALOKASIKAN UNTUK PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN HONORARIUM LINMAS SEBESAR Rp59.808.662.397,00; KEPADA 125 DESA.
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 SEBESAR Rp115.394.664.361,21;
KETIGA : NERACA YANG MENGGAMBARKAN POSISI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA SEBAGAI BERIKUT:
1) ASET PER 31 DESEMBER 2022 SEBESAR Rp1.900.036.359.318,57;
NILAI ASET TERSEBUT TERMASUK PENDAPATAN HIBAH YANG DITERIMA SEBAGAI BERIKUT:
1. PENDAPATAN HIBAH TANAH DARI PEMERINTAH DESA, DARI PEMERINTAH PUSAT, HIBAH DARI LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI, HIBAH DARI LEMBAGA/ORGANISASI DALAM SWASTA SEBESAR Rp6.585.665.000,00;
2. PENDAPATAN HIBAH PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp6.160.241.857,00;
3. PENDAPATAN HIBAH GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp34.094.948.691,00;
4. PENDAPATAN HIBAH JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DARI PEMERINTAH PUSAT SEBESAR Rp38.117.069.887,00;
5. PENDAPATAN HIBAH ASET TETAP LAINNYA BUKU DARI PERPUSTAKAAN ARSIP NASIONAL SEBESAR Rp46.676.240,00;
2) KEWAJIBAN PER 31 DESEMBER 2022 SEBESAR Rp25.686.102.252,76; YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG HARUS DISELESAIKAN PALING LAMBAT 12 (DUA BELAS) BULAN SESUDAH TANGGAL PELAPORAN.
3) EKUITAS ATAU KEKAYAAN BERSIH
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
PER 31 DESEMBER 2022 SEBESAR Rp1.874.350.257.065,81;
SALDO AKHIR KAS PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PER 31 DESEMBER 2022 SEBESAR Rp115.971.503.169,2; (SERATUS LIMA BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TIGA RIBU SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN KOMA DUA SATU RUPIAH) TERDIRI DARI :
1) SALDO AKHIR KAS DI BUD SEBESAR Rp112.199.109.893,05;
2) SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) SEBESAR Rp3.241.485,00;
3) SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA DANA BOS SEBESAR Rp59.099.686,00;
4) KAS DI BENDAHARA BLUD SEBESAR Rp3.709.992.704,16;
5) KAS LAINNYA SEBESAR Rp59.401,00;
PENGANGGARAN ALOKASI DANA TERKAIT MANDATORY SPENDING DALAM TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA MELIPUTI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
1) ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN SEBESAR 20 Persen DARI APBD SESUAI AMANAT UUD 1945 PASAL 31 AYAT (4) DAN UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PASAL 49 AYAT (1). BESARAN ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN YANG DIALOKASIKAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 SETELAH PERUBAHAN SEBESAR Rp256.460.161.598,00; ATAU 23,25 ℅ DARI PAGU ANGGARAN BELANJA DAERAH SEBESAR Rp1.102.830.497.896,00;
2) ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN SEBESAR 10% DARI APBD DILUAR GAJI SESUAI UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. BESARAN ANGGARAN KESEHATAN YANG DIALOKASIKAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 SETELAH PERUBAHAN SEBESAR Rp212.705.265.502,00; ATAU 20,18 ℅ DARI PAGU ANGGARAN BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI SEBESAR Rp1.053.962.174.836,00;
3) PENGATURAN MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN BERUPA EARMARKING BELANJA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN. MENGANTISIPASI DAMPAK INFLASI, DIPERLUKAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI BELANJA PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2022 YANG DIDASARKAN PADA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/PMK.07/2022 TENTANG BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA MENGALOKASIKAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN PERIODE OKTOBER – DESEMBER SEBESAR Rp3.149.600.000,00;
Pada akhirnya, sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Utara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan seluruh anggota dewan yang terhormat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam pengelolaan keuangan daerah. Dukungan ini memungkinkan kami untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2022. Kami sadar bahwa hasil ini dapat tercapai karena adanya kerjasama dan komitmen yang tinggi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik demi tata kelola Pemerintahan yang baik, efesien dan efektif. Dengan gerak cepat dan bersama-sama, kami berupaya untuk membangun Minahasa Utara yang hebat untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan serta kesejahteraan, dengan berlandaskan iman dan gotong royong. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas penghargaan Satyalancana Wira Karya yang baru saja saya terima dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Penulis: Rukminto Rachman.