IDNEWS.CO, KALIMANTA TIMUR - Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol IKN menjadi sangat terhambat, bahkan beberapa kali pengerjaan harus terhenti akibat adanya protes dari Masyarakat pemilik lahan.
Kerugian Kontraktor dan Sub Kontraktor karena peralatan dan alat berat serta operator dan semua karyawan sudah dimobilisasi ke lapangan terpaksa harus standby dan tidak optimal melakukan pekerjaan akibat belum selesainya masalah pembebasan lahan oleh pihak penyedia lahan dalam hal ini BPN,"ujar Ketua Umum Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) pada media, Jumat (16/6/2023). melalui pesan singkat Whatss App.
Ia mengatakan, khusus Jalan Tol seksi 3A dan 3B masih banyak sekali lahan yang tidak kunjung selesai pembebasanya, bahkan daftar nama nominatif pemilik lahan sepertinya sengaja diperhambat oleh OKNUM BPN. Hal ini bisa dilihat dari pengumuman “Hasil Inventarisasi dan Indentifikasi Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang di Umumkan oleh BPN Kota Balikpapan," ungkapnya.
Dari hasil pengumumam itu, BPN mencantumkan banyak sekali bidang tanah dengan kolom kosong alias “NO NAME”, tentu saja hasil pengumumam BPN ini menimbulkan keresahan dan reaksi negatif dari Masyarakat yang merasa dirinya sebagian pemilik lahan lalu secara sepihak BPN mengeluarkan data pengumuman yang menganggap bidang-bidang lahan tersebut TIDAK BERTUAN alias “NO NAME”, kekacauan yang dibuat BPN ini tentu menjadi alasan kuat Masyarakat melakukan protes di mana Masyarakat yang merasa dirinya bahkan sudah puluhan tahun menggarap lahannya kok BPN menulis NO NAME?,"urai Maret Sueken.
Ketua Umum JPKP mengecam tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh oknum BPN. Ia menganggap tindakan tersebut tidak masuk akal, karena mustahil ada tanah yang tidak mempunyai pemilik. Ketua Umum JPKP merasa sangat menyesal terhadap insiden ini dan bersikeras untuk menyampaikan keluhan langsung ke MENTERI ATR BPN. Selain itu, Ketua Umum JPKP juga berencana untuk berkoordinasi dengan Istana agar dapat menemukan solusi strategis untuk mempercepat penyelesaian lahan Jalan Tol Seksi 3A dan 3B yang menjadi permasalahan, "tegasnya.
Maret Samuel Sueken, selaku Ketua Umum JPKP, menegaskan bahwa organisasinya telah dan masih terus berperan aktif dalam membantu mengenalkan Program Kerja Strategis Presiden Jokowi di seluruh wilayah Indonesia. JPKP juga mendapatkan amanah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengawasan terhadap percepatan pembangunan yang sedang digulirkan. Dalam waktu dekat, JPKP akan melakukan pemetaan dan pendataan terhadap seluruh potensi yang mungkin atau sengaja menghambat kelancaran pembangunan IKN. Hal ini termasuk pula penilaian terhadap kinerja para pelaksana lapangan yang dianggap tidak profesional. Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilaporkan kepada Presiden, JPKP akan melaporkannya secara langsung, "urai Maret Samuel.
 |
| Foto: Udara Suasana Proyek Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara - (Foto Tangkapan layar) |
Saat ini, ada sebuah masalah yang perlu dilaporkan kepada Presiden, yaitu lambatnya pembebasan lahan Jalan Tol IKN Seksi 3A dan 3B. Masalah ini diduga melibatkan oknum mafia yang bekerjasama dengan oknum pejabat terkait. Tindakan mereka membubarkan atau mengosongkan lahan yang sebenarnya telah ditanami ini sangat tidak masuk akal dan diduga adalah langkah untuk mengulur waktu penyelesaian yang sekaligus menghambat proses pembangunan IKN. Tindakan ini tentu juga bertentangan dengan niat baik Presiden Jokowi dalam melakukan percepatan, "ujarnya.
Agar pembangunan Infrastruktur Komunikasi Nasional (IKN) dapat berjalan lancar, perlawanan yang mengganggu jalannya pembangunan ini harus ditindak oleh pemerintah. Oknum-oknum yang terlibat harus dibersihkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terkait lahan garapan, pengaturannya sudah jelas diatur oleh PP 19 Tahun 2021 dan Permen 19 Tahun 2021. Daftar nominasi tidak boleh kosong atau ditulis NO NAME, dan jika ada masalah, maka pihak-pihak yang bermasalah tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Hal ini agar dapat dipertemukan dan dimediasi guna penyelesaian secara cepat dan transparan, tanpa adanya kompromi bawah tangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada dugaan bahwa daftar nominatif tersebut sengaja ditulis NO NAME oleh oknum BPN agar mafia tanah dapat dengan mudah melakukan gangguan. Upaya negosiasi dan damai semakin berlarut-larut dan akhirnya masyarakat terdampak menjadi lelah dan tak berdaya jika hal ini terus dibiarkan, " ungkapnya.
Maret Samuel Sueken, Ketua Umum JPKP, berkomitmen untuk mengusulkan kepada Menteri ATR BPN dan Presiden agar pejabat terkait dirotasi secara menyeluruh. Tidak hanya kepala, tetapi juga pelaku lapangan yang selama ini menjadi sumber keresahan masyarakat pemilik lahan harus dirubah. Sueken menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada oknum pejabat yang mengulur waktu atau menghambat IKN. Sebagai relawan Jokowi, JPKP berdiri tegak lurus dan siap menyampaikan penyimpangan langsung kepada Presiden sesuai permintaan Jokowi kepada segenap relawan,"imbuhnya.
KETUA UMUM JPKP telah menerima arahan dari Presiden untuk membahas permasalahan agraria. Dalam rangka itu, ia sudah melakukan pertemuan langsung dengan Menteri ATR BPN. Tak hanya itu, ia juga secara intens melakukan pertemuan lanjutan dengan Bapak Menteri ATRBPN dengan niatan yang sama. Setelah setiap pertemuan, hasilnya selalu dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden, "kata Maret Samuel Sueken.
Agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal, anggaran, serta memastikan kenyamanan bagi semua pihak, penting untuk menghindari adanya oknum yang mencoba menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak dalam mengawasi dan mengendalikan proyek pembangunan IKN. Dengan demikian, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan untuk negara dan masyarakat secara luas, "pungkasnya.
(Rukminto Rachman)