 |
| Rencana Umum Pengadaan Tahun 2021- 2022 - (Foto: Dokumen JPKP) |
IDNEWS.CO, SULAWESI UTARA -- Proyek pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (spam) di Desa Makalisung menjadi sorotan karena terindikasi ada pengeluaran tak wajar. Dilansir dari situs resmi LKPP, Proyek tersebut dikerjakan dengan anggaran Rp1,2 miliar pada tahun 2021 dan dianggarkan lagi senilai Rp126 juta di tahun 2022.
Terkonfirmasi pada rencana Umum Pengadaan (RUP LKPP Tahun 2021) adanya penggunaan jasa konsultan senilai Rp75 juta pada tahun 2021 dan kembali dianggarkan lagi jasa konsultannya, pada tahun 2022 sebesar Rp74 juta, serta ada pekerjaan lagi dianggarkan senilai Rp126 juta tahun anggaran 2022, oleh dinas PUPR Minahasa Utara.
 |
Ketua Umum JPKP Maret Samuel Sueken, melalui Ketua DPW JPKP Sulut, Hanny Manumpil, mempertanyakan transparansi dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut dan meminta agar pihak terkait lebih akuntabel dalam pelaksanaan proyek agar tidak merugikan keuangan Negara,"ujar Hanny Pada idnews.co senin (26/6/2023).
Ketua Umum JPKP Maret Samuel Sueken, melalui Ketua DPW JPKP Sulut Hanny Manumpil, mengungkapkan bahwa JPKP merupakan sebuah organisasi relawan terstruktur yang bekerja sama dengan KSP Kantor Staff Presiden, Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial/Desa. JPKP memiliki pembina yaitu Kepala Staf Presiden, Jenderal Moeldoko dan pelindung JPKP Pak Presiden Indonesia, Joko Widodo.
 |
| Dokumen Kontrak Proyek Pekerjaan Spam Desa Makalisung Minut - ( Foto: Tangkapan Layar di Situs Resmi LKPP dan ICW) |
"Hanny mengatakan bahwa kerjasama tersebut bertujuan mendukung dan mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan program pemerintah dari pusat hingga daerah, sehingga dapat tepat sasaran."
Hanny, meminta pada pihak berwenang diharapkan segera bertindak menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ini dan menjalankan proyek infrastruktur dengan penuh disiplin dan transparansi agar bermanfaat bagi masyarakat setempat, "tegas kata Ketua DPW Sulut , Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP).
Penulis: Rukminto Rachman