Jakarta, Nasional, Komentar.co - Pernyataan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan, cukup jadi pusat perhatian.
Namun, pihak Indonesia Police Watch (IPW) menilai pernyataan Kapolri itu adalah bahasa pernyataan umum dan meminta semua pihak yang mendengar pernyataan Jenderal Sigit memahami secara utuh.
"Saya lihat, pertama, kita harus melihat pernyataan Kapolri secara utuh, tidak boleh dipotong. Jadi melihatnya dalam konteks keseluruhan. Pak Kapolri menyatakan silakan memilih, pasangan calon yang mana pun secara demokratis, sesuai hati nurani," beber Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Sabtu (13/1/2024), dikutip dari detik.com.
Lanjut dia, kemudian dipahami arti dari ucapan Estafet Kepemimpinan seperti yang diungkapka Kapolri.
"Nah, baru kemudian dari sana, karena yang dipilih ini yang akan melanjutkan kepemimpinan ke depan, jadi harus dibaca seperti itu," kata dia.
Hal ini juga pernah disampaikan Prof Indriyanto, Pernyataan Kapolri Normatif Sesuai Ketatanegaraan NKRI
Sugeng mengatakan, di pidato Jenderal Sigit dalam acara Perayaan dan Ibadah Natal 2023, sama sekali tidak menyebut salah satu paslon.
Menurutnya, kemunculan masalah ini karena ada pihak-pihak tertentu yang mau menggiring opini bahwa Polri tidak netral.
"Kan tidak menyebut pada siapa, paslon siapa, nggak disebut nama. Ini kemudian mengesankan orang-orang mau menarik bahwa Polri tidak netral. Tidak begitu. Pernyataan Kapolri itu menyatakan justru bagus memilih secara sesuai pilihan hati nurani untuk adanya satu demokrasi, bagi terpilihnya pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan nasional ke depan," tegasnya.
Sugeng menilai Polri sudah baik dalam menjaga pemilu. Hal ini dibuktikan dengan perayaan Natal dan tahun baru yang berlangsung aman dan damai.
"Terbukti, pada saat Nataru, pengamanan Nataru itu eskalasi gangguan keamanan itu bisa diredam, terutama gangguan keamanan terhadap Natal, karena ini terkorelasi lho. Kalau ada gangguan keamanan terhadap Natal, ini akan berpengaruh terhadap gangguan pemilu karena bagian dari sequence-nya, waktunya, itu mendekati pemilu. Kalau ada gangguan keamanan, kan polisi dinilai gagal. Tapi ini kan berhasil, itu dilakukan bukan seketika, tapi melalui proses panjang karena densus," ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengaku yakin Polri akan bersikap netral. Dia juga mengatakan IPW terus memantau tugas dan fungsi Polri dalam mengawasi Pemilu 2024.
"Yang paling penting, IPW mengamati fenomena apakah di sana ada penggunaan kewenangan Polri yang digunakan untuk menekan atau mengintimidasi masyarakat yang menghambat hak pilih masyarakat, ternyata tidak ada, tidak ada, kita tidak melihat itu," tukas Sugeng.
Lebih jauh diutarakannya, kalau ada, itu pernyataan yang disampaikan politisi seperti di Jawa Timur, kan ada pernyataan Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) katanya ada intimidasi kepala daerah.
"Ini menurut IPW nggak bisa ditanggapi karena ini tanggapan politisi yang sedang ikut kontestasi, peserta pemilu, itu bagian strategi penciptaan mendiskreditkan pihak tertentu. Ini namanya negative campaign-lah ya, menggunakan negative campaign atau menggunakan metode victim sebagai korban. Kecuali kalau IPW menemukan ada anggota masyarakat dihambat, diintimidasi, dengan kewenangan Polri, ya pasti kita bicara," bebenya
Terakhir, Sugeng menegaskan pidato Jenderal Sigit itu memiliki makna yang baik. Dia meminta masyarakat tidak terprovokasi hal yang tidak benar.
"Jadi pernyataan Pak Kapolri itu umum, dan sebetulnya baik ya, memberi kesempatan untuk memilih secara demokratis dan sesuai hati nurani," tegasnya.
Sementara, penjelasan Polri soal Pernyataan Kapolri melalui Karo Penmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan maksud pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan yang disampaikan pada acara Perayaan dan Ibadah Natal 2023.
Secara keseluruhan, kata Trunoyudo, Kapolri memberikan pesan kesatuan dalam keberagaman hingga cooling system.
"Kami perlu sampaikan, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menghadiri Perayaan dan Ibadah Natal 2023. Kemudian, bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut di mana pesan-pesan Bapak Kapolri terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kemudian juga terkait cooling system," kata Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).
Estafet kepemimpinan yang dimaksud adalah keberlanjutan dari Presiden RI ke-1 Ir Sukarno sampai era Presiden ke-7 Joko Widodo. Dia mengatakan perlunya program pembangunan yang berkelanjutan di setiap pemimpin.
"Perlu kami jelaskan, yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir Sukarno sampai Presiden ke-7 Ir Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapa pun calon pemimpin baru dan apa pun program yang dibawanya," urainya
Trunoyudo juga menegaskan netralitas institusi Polri di Pemilu 2024. Kapolri pun, menurutnya, telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri terkait netralitas.
"Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral sebagaimana amanah pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2," bebernya.
Pihaknya memastikan Polri berkomitmen dalam mewujudkan pemilu damai demi persatuan dan kesatuan bangsa. "Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya. (Red/ detik.com)