"APERSI Sulut Kritik Pembatasan Kuota Rumah Subsidi, Pemerintah Diminta Bertindak".
 |
| Ketua Apersi Sulut, Hj.Soeprapti di sela-sela kegiatan bersma anggota, (foto istimewa) |
IDNEWS.CO, MANADO,- Sepertinya Pengurangan Jatah Kuota untuk Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dari Pemerintah Pusat terus menjadi polemik berkepanjangan bagi pihak Developer.
Pasalnya keputusan Pemerintah menetapkan Kuota Perumahan Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BMR), hanya 166 Ribu Unit justru sangat- sangat meresahkan para Pengembang.
Artinya dengan sikap Pemerintah Pusat terkesan sepihak tanpa memikirkan begitu banyak Masyarakat, yang belum memiliki tempat Hunian sementara namun kondisi sekarang jatah FLPP bukan naik malahan turun drastis.
 |
| berbagai kegiatan Apersi Sulut dibawah kepemimpinan Hj.Soeprapti, (foto istimewa) |
" Kalau terus dipaksakan kuota yang ada maka kekhawatiran akan terjadi kurangnya volume pembangunan dan penjualan rumah subsidi," tandas Direktur PT.Trinity Sukses Perum Homeland, Gilbert Wantalangi, saat awak media mewancarainya, Rabu (31/7/2024) Pagi tadi.
Lanjutnya, dampak negatif bakal terjadi termasuk semua industri serta usaha turunan sektor property bakal berdampak kolaps.
" Imbasnya juga ke masyarakat yang ekonominya di bawah standar rata-rata Kan sangat memprihatinkan sekali. Kami sebagai pengembang hancur warga pun kena getahnya. Pemerintah perlu pikir matang-matang jangan egois," tegas Gilbert.
Hal senada juga dikatakan Direktur PT. Citra Prodisa Empat Tujuh, Rifanly Lampah.Dirinya mengatakan bahwa banyak faktor terjadi akibat pengurangan jatah rumah bersubsidi, samping mengganggu pertumbuhan sektor ekonomi lokal dari segi penyelesaian kredit bank hingga suku bunga bakal pengaruh.
" Makanya Saya meminta agar Ketua APERSI Sulut dapat mengakomodir keluhan ini sebab, kuota tersebut sangatlah minim bandingkan tahun lalu begitu banyak penyediaannya," tutur pemilik perumahan Residen Citra Prodisa Danowudu ini.
Seraya menambahkan lagi, tahun 2023 berkisar 250 ribu unit namun sekarang kenapa hanya 166 ribu unit saja selisihnya sekitar 84 ribu rumah. Anehnya bukan bertambah malahan mengurang jatahnya.
" Pemerintah masa bodoh Kita pasti akan gulung tikar, lantas bagaimana nasib pekerja buruh harian lepas pasti nganggur juga," sindir Rifanly.
Begitu halnya dengan I Komang Austria selaku owner perumahan PT.Bumi Asih Sawangan meminta agar petinggi Apersi jangan tinggal diam, jika perlu teriak ke pemerintah agar memperhatikan kondisi Sulawesi Utara.
" Menjadi tugas dan tanggung jawab dari Apersi karena Kita juga tergabung dalam organisasi ini, sepatutnya push agar keputusan bisa dianulir dengan segera," pungkas Komang.
Dirinya menambahkan lagi, perlu pembentukan badan khusus namanya BP3 ( Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, red).
"Harapan sih kiranya pemerintah yang baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dapat segera memaksimalkan BP3, karena sesuai amanat bahkan diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja" kata Komang.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Utara, Hj.Soeprapti menanggapi keluhan Anggotanya mengatakan, sangat memahami keresahan yang terjadi belakangan ini menyangkut pengurangan kuota subsidi rumah.
" Saya sangat tau persis keadaan sekarang akibat ulah pemerintah membatasi jumlah pembangunan rumah bersubsidi. Harusnya buka mata hati dan lihat kondisi yang ada jangan seenaknya mengambil keputusan, tanpa melihat efek dikemudian hari," tegas pemilik perumahan Malimbukan permai.
Lanjutnya, Tahun 2024 harusnya perlu penambahan lagi sebab prediksi mendatang Bulan Agustus nantinya pasti akan habis.
" Sekitar Tanggal 15 Agustus Bulan depan kuotanya kosong pasti tidak akan ada akad lagi, sehingga antara Bulan Agustus hingga Bulan Desember 2024 pasti kekosongan pembangyna, berarti Kita hanya dagang kerupuk saja atau jual cendol," sindir Soeprapti.
Seraya menekankan kuota baru di Bulan Juli sudah habis, tapi Pihaknya percaya Pemerintah akan bisa mengatasi akan krisis kuota saat ini, jadi tidak sabar menunggu program 3 juta dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran.
" Insya Allah Persiden Prabowo bakal realisasi janjinya mau buat program 3 juta rumah sybsidi, Kami sangat menunggu itu usai pelantikan pasti janjinya akan Kita tagih," tandas Soeprapti.
(Yudi barik)