"Pelatihan SIEJ Kembangkan Kapasitas Jurnalis untuk Mengolah Data dan Ungkap Realitas Proyek Infrastruktur".
 |
| kondisi saat kegiatan berlangsung, (foto istimewa) |
IDNEWS.CO, MANADO,- The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), telah menyelenggarakan pelatihan intensif bagi para jurnalis yang difokuskan pada investigasi dampak lingkungan dari proyek infrastruktur strategis nasional di Indonesia.
Acara yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024 di Hotel Rinra Makassar, Sulawesi Selatan, dihadiri oleh delapan perwakilan Jurnalis dari berbagai Daerah, termasuk Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Pelatihan menghadirkan empat pemateri yang ahli di bidangnya, memberikan wawasan mendalam mengenai teknik investigasi jurnalistik yang kritis dan berbasis data.
Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif SIEJ, Nanang Farid Syam, menegaskan pentingnya pelatihan sebagai upaya untuk membangun perspektif yang lebih kritis di kalangan media dan jurnalis, terutama dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang sering kali terabaikan di tengah masifnya pembangunan proyek strategis nasional.
Nanang berharap, pelatihan juga akan memperkuat kemampuan jurnalis dalam menggali dan menyajikan informasi yang akurat serta bernilai tinggi, terutama dalam melaporkan dampak negatif dari proyek-proyek yang dicanangkan oleh pemerintah.
Salah satu isu utama yang diangkat dalam pelatihan kali ini adalah peningkatan tajam industri hilirisasi nikel di Indonesia, di mana dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah pabrik peleburan nikel (smelter) telah melonjak dari hanya dua menjadi 27, dengan rencana pembangunan 22 smelter tambahan.
Program hilirisasi nikel sendiri telah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan prioritas pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam pasokan nikel dunia.
Hingga April 2024, pemerintah telah melaporkan bahwa 198 proyek strategis nasional telah rampung dengan nilai investasi mencapai Rp 1.614 triliun, sementara puluhan proyek lainnya masih dalam tahap konstruksi dan perencanaan.
Pemateri pelatihan, Dhandy Dwi Laksono, menyoroti pentingnya kejelian dalam melaporkan isu-isu lingkungan terkait proyek infrastruktur strategis.
Ia menyebutkan bahwa banyak berita yang disajikan kepada publik seringkali tidak didukung oleh data yang memadai, sehingga hanya menjadi 'talking news' atau berita yang dangkal.
Dhandy menekankan bahwa untuk menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu, jurnalis harus mampu mengimplementasikan teknik investigasi yang mendalam dan menyajikan fakta secara komprehensif.
Senada dengan itu, Diky Anandya dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyampaikan bahwa kolaborasi dan pengetahuan mendalam sangat diperlukan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang terkait dengan proyek infrastruktur, terutama yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Dirinya menambahkan bahwa keterbatasan pengetahuan jurnalis tentang teknik investigasi, seringkali menjadi hambatan dalam mengungkap berbagai kasus korupsi yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat.
Dalam sesi lainnya, Adi Marsiela memberikan pemahaman mengenai Jurnalisme Data, di mana jurnalis diajarkan untuk mengolah data dari berbagai sumber kredibel dan menyajikannya dengan menarik serta mendalam, terutama dalam konteks pelaporan proyek infrastruktur.
Sementara itu, Rahmat Kottir dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan memaparkan bahwa dampak negatif dari industri nikel terhadap lingkungan di Sulawesi sudah sangat nyata, mulai dari deforestasi, pencemaran air, hingga konflik sosial yang berkepanjangan.
Seraya menyebutkan bahwa luas kawasan hutan yang telah dikorbankan untuk mendukung industri nikel mencapai 372.428 hektare, dengan dominasi perusahaan smelter asal Tiongkok yang menguasai 80 persen dari sektor hilirisasi nikel di Indonesia.
Dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, Rahmat mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin-izin tambang nikel yang ada, terutama yang terindikasi mencemari lingkungan dan berkonflik dengan masyarakat.
Pihaknya juga menyerukan moratorium penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bagi perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Sulawesi.
Berita ini mencerminkan urgensi bagi para jurnalis untuk meningkatkan kapasitas dalam melaporkan isu-isu lingkungan, yang seringkali terpinggirkan di tengah gencarnya pembangunan proyek strategis nasional.
Diharapkan, pelatihan ini akan melahirkan produk jurnalistik yang tidak hanya informatif tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Yudi barik)