"Rocky Wowor Tegaskan Kepatuhan Legislator PDIP dalam Pelaporan LHKPN dan Kinerja Pansus".
 |
| rocky wowor, ketua fraksi pdip dprd sulut,(foto istimewa) |
IDNEWS.CO, SULUT,- Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sulawesi Utara, Rocky Wowor, SH, menggelar Rapat Fraksi yang dihadiri oleh seluruh Legislator dari partai tersebut pada Senin (24/3/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Fraksi ini membahas berbagai program strategis serta isu-isu penting yang berkaitan dengan kinerja fraksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan rakyat di lembaga legislatif.
Dalam pertemuan tersebut, Rocky Wowor menegaskan kepada seluruh anggota fraksi agar segera memenuhi kewajiban dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari integritas seorang pejabat publik, sehingga setiap anggota fraksi PDIP diwajibkan untuk menyerahkan laporan tersebut tepat waktu.
"Saya mengingatkan kepada seluruh anggota fraksi bahwa kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen kita dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Oleh karena itu, saya meminta agar seluruh anggota segera menyelesaikan laporan LHKPN dan tidak menunda hingga mendekati tenggat waktu yang telah ditetapkan," tegas Rocky saat ditemui oleh awak media usai rapat berlangsung.
Selain menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap pelaporan kekayaan pejabat, Rocky Wowor juga menekankan perlunya keseriusan anggota fraksi dalam merespons dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diperoleh selama masa reses.
Pihaknya menginstruksikan kepada setiap anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang telah menyelesaikan agenda reses agar segera menyusun dan merangkum seluruh aspirasi, keluhan, serta masukan dari masyarakat untuk kemudian disampaikan dalam forum resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.
"Setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kita sebagai wakil mereka di parlemen. Oleh karena itu, saya meminta agar hasil reses tidak hanya menjadi laporan semata, tetapi benar-benar menjadi acuan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Rocky dengan penuh penekanan.
Lebih lanjut, Rocky Wowor juga mengingatkan bahwa meskipun banyak anggota dewan yang memiliki berbagai agenda dan kegiatan di luar, mereka tetap harus memprioritaskan tugas-tugas utama dalam lingkup DPRD, khususnya yang berkaitan dengan panitia khusus (Pansus).
Saat ini, terdapat tiga Pansus yang sedang berjalan dan memiliki peran krusial dalam pembahasan berbagai regulasi penting.
Oleh karena itu, ia meminta kepada setiap anggota yang telah ditugaskan dalam Pansus untuk bersikap aktif dan proaktif dalam menjalankan tugasnya.
"Keberadaan panitia khusus dalam pembahasan kebijakan dan regulasi merupakan bagian penting dari fungsi legislatif. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam Pansus agar lebih aktif dalam menghadiri setiap pembahasan, memberikan kontribusi yang maksimal, serta memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar memiliki dampak positif bagi masyarakat," jelas Rocky dengan tegas.
Di akhir pernyataannya, Rocky Wowor kembali mengingatkan kepada seluruh anggota Fraksi PDIP agar segera menyelesaikan dan menyerahkan LHKPN sebelum batas akhir yang telah ditetapkan, yakni 30 Maret 2025.
Dirinya menegaskan bahwa tidak boleh ada anggota yang lalai atau menunda-nunda dalam memenuhi kewajiban tersebut.
"Saya meminta kepada seluruh anggota fraksi untuk tidak menganggap remeh kewajiban pelaporan LHKPN ini. Batas waktu pemasukan laporan akan segera berakhir, dan saya harap semua anggota segera menyelesaikannya tanpa ada yang tertinggal. Ini bukan hanya tentang kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut kredibilitas kita sebagai pejabat publik yang harus menjadi contoh dalam hal transparansi dan akuntabilitas," pungkas Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara tersebut.
Dengan adanya penegasan dari Ketua Fraksi PDIP ini, diharapkan seluruh anggota legislatif dari partai tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih maksimal, baik dalam hal kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku maupun dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang telah memberikan mandat kepada mereka.
(Yudi barik)